Jakarta – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi suatu wilayah. Namun, dalam praktiknya, BUMD menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja mereka di daerah.
Horas Maurits Panjaitan, Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi BUMD, salah satunya adalah isu digitalisasi. Digitalisasi dianggap penting untuk menjaga daya saing di era teknologi saat ini.
“Ke depan, apabila BUMD tidak mampu untuk beradaptasi di era teknologi informasi atau di era digitalisasi saat ini, maka BUMD tidak akan mampu bersaing, terutama dalam menyikapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” papar Horas dalam acara Asian Post The Best Regional Champion Forum: Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru, Jumat, 16 Mei 2025.
Baca juga: Asbanda: Sinergi BPD dan Pemda Jadi Lokomotif Ekonomi Daerah
Sebagai contoh, Horas menyoroti aplikasi pengadaan barang dan jasa, seperti e-katalog, untuk keperluan billing dan virtual account. Menurutnya, BUMD, terutama BPD, harus mampu mengadopsi aplikasi seperti itu untuk memperlancar proses pengadaan barang atau jasa.
Selain digitalisasi, Horas juga menekankan pentingnya permodalan yang kuat bagi BUMD. Ia menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting dalam memperkuat modal perusahaan daerah.
“Permodalan merupakan salah satu aspek penting dari keberhasilan perusahaan dalam beroperasi,” jelasnya.
Horas juga menambahkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan manajemen risiko menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi BUMD.
Branding dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan
Tantangan berikutnya adalah membangun brand awareness bagi BUMD. Meskipun mendapat dukungan Pemda, BUMD harus mampu menanamkan citra merek kepada para pemangku kepentingan. Inovasi dan strategi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan daya saing.
Selain itu, Horas menyoroti pentingnya networking dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Jaringan yang kuat membuka peluang usaha baru, sementara SDM yang profesional, berintegritas, dan beretika akan mendukung keberhasilan BUMD.
Baca juga: KPK Ungkap Kredit Macet Anggota DPRD di BPD Capai Rp20,8 M, Potensi Korupsi Mengintai
“Berikutnya adalah sinergitas BUMD. Adapun sinergitas (yang dimaksud) yaitu antara pemerintah daerah, dengan BUMN, juga dengan badan usaha sangat diperlukan. Termasuk juga kepada masyarakat, dan ini sudah menjadi keharusan,” katanya.
Horas juga mengajak BUMD untuk terus melakukan pembenahan. Ia berharap BUMD tidak hanya mampu bersaing di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat global. “Ini semua bisa terwujud dengan penerapan tata kelola, serta manajemen yang profesional dan kompeten,” pungkasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
