Perusahaan

OJK Sebut 114 Perusahaan Asuransi Penuhi Modal, 30 Masih Tertinggal

OJK Sebut 114 Perusahaan Asuransi Penuhi Modal, 30 Masih Tertinggal

Poin Penting Sebanyak 114 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi modal minimum (79,17%). Masih ada sekitar 30 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan hingga Februari 2026. Batas waktu pemenuhan modal tahap I ditetapkan hingga 31 Desember 2026. Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 114 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas hingga […]

OJK Sebut 114 Perusahaan Asuransi Penuhi Modal, 30 Masih Tertinggal Read More »

Salurkan Pembiayaan Rp5,4 T, KrediOne Aktif Dorong Kolaborasi dengan Perusahaan Teknologi

Salurkan Pembiayaan Rp5,4 T, KrediOne Aktif Dorong Kolaborasi dengan Perusahaan Teknologi

Poin Penting KrediOne menyalurkan pembiayaan Rp5,4 triliun hingga kuartal III 2025, tumbuh 390% dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan mendorong kolaborasi teknologi dan inovasi, termasuk melalui partisipasi di Singapore FinTech Festival 2025. KrediOne memperkuat penerapan AI untuk analisis risiko, penyaluran pembiayaan, dan peningkatan layanan konsumen guna membangun industri pindar yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta – KrediOne mencatat telah menyalurkan

Salurkan Pembiayaan Rp5,4 T, KrediOne Aktif Dorong Kolaborasi dengan Perusahaan Teknologi Read More »

OJK: 77,78 Persen Perusahaan Asuransi Sudah Penuhi Ekuitas Minimum 2026

OJK: 77,78 Persen Perusahaan Asuransi Sudah Penuhi Ekuitas Minimum 2026

Poin Penting Sebanyak 77,78% atau 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang berlaku pada 2026. OJK menegaskan pentingnya ekuitas minimum untuk memperkuat ketahanan keuangan dan tata kelola industri asuransi. Masih ada enam perusahaan asuransi dan tujuh dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus OJK guna menyelesaikan masalah likuiditas dan

OJK: 77,78 Persen Perusahaan Asuransi Sudah Penuhi Ekuitas Minimum 2026 Read More »

Cegah Pembobolan Dana, Begini Titah OJK ke Perusahaan Efek dan Bank RDN

Cegah Pembobolan Dana, Begini Titah OJK ke Perusahaan Efek dan Bank RDN

Poin Penting OJK memperkuat perlindungan investor pasca kasus pembobolan RDN dengan mengirim surat ke Perusahaan Efek dan Bank RDN untuk meningkatkan keamanan TI dan sistem deteksi fraud Surat Edaran Bersama SRO diterbitkan untuk mengatur penghentian koneksi host-to-host harian hingga terpenuhi standar keamanan teknis dan operasional Action plan keamanan disiapkan, mencakup pembaruan pedoman teknis BEI, online

Cegah Pembobolan Dana, Begini Titah OJK ke Perusahaan Efek dan Bank RDN Read More »

Peluang Perusahaan Pembiayaan Banting Setir Garap Bisnis BNPL Bertambah

Peluang Perusahaan Pembiayaan Banting Setir Garap Bisnis BNPL Bertambah

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk banting setir menggarap bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) masih terbuka lebar. “Peluang bagi perusahaan pembiayaan lain untuk memasuki bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) masih terbuka,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML)

Peluang Perusahaan Pembiayaan Banting Setir Garap Bisnis BNPL Bertambah Read More »

6 Perusahaan Asuransi dan 9 Dana Pensiun Masuk Pengawasan Khusus OJK

6 Perusahaan Asuransi dan 9 Dana Pensiun Masuk Pengawasan Khusus OJK

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan sinyal peringatan atas kondisi sebagian pelaku industri asuransi dan dana pensiun yang kian rentan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengungkapkan sampai dengan 24 Juni 2025, sebanyak 6 perusahaan asuransi dan reasuransi telah masuk dalam pengawasan khusus. Langkah ini dilakukan OJK dalam

6 Perusahaan Asuransi dan 9 Dana Pensiun Masuk Pengawasan Khusus OJK Read More »

OJK Dorong Perusahaan Kripto IPO di Bursa

OJK Dorong Perusahaan Kripto IPO di Bursa

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perusahaan yang bergerak di perdagangan aset kripto untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. (BEI) Hal tersebut diungkapkan oleh Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK. Peluangnya, terbuka luas, karena banyak

OJK Dorong Perusahaan Kripto IPO di Bursa Read More »

OJK: Tidak Boleh Ada Lagi Perusahaan Asuransi yang Batalkan Klaim

OJK: Tidak Boleh Ada Lagi Perusahaan Asuransi yang Batalkan Klaim

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya standarisasi dalam industri asuransi guna melindungi hak-hak pemegang polis. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh lagi membatalkan klaim secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. “Jadi, bapak-ibu, yang pertama memang kita melihat bahwa polis ini

OJK: Tidak Boleh Ada Lagi Perusahaan Asuransi yang Batalkan Klaim Read More »

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Terkait Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Ini Rinciannya

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Terkait Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Ini Rinciannya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur pelaporan berkala di sektor perasuransian dan dana pensiun. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas industri jasa keuangan. Kedua POJK tersebut adalah POJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan POJK Nomor 22 Tahun 2024 tentang

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Terkait Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Ini Rinciannya Read More »

OJK: Masih Ada 9 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK: Masih Ada 9 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Salah satu sorotan utama adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris. Hal ini menjadi sebuah syarat yang krusial dalam menjaga kesehatan keuangan dan kepercayaan publik terhadap

OJK: Masih Ada 9 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris Read More »

Scroll to Top